Bantuan Sosial PKH 2025, Rp2,4 Juta untuk Lansia dan Disabilitas, Cek Status Anda!

Berjuang.my.id – Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program unggulan pemerintah Indonesia. Program ini bertujuan untuk membantu keluarga kurang mampu agar dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Di tahun 2025, pemerintah meningkatkan anggaran PKH guna memperluas cakupan penerima manfaat. Keluarga yang memenuhi kriteria akan mendapatkan bantuan dalam beberapa kategori.

Penyaluran bantuan dilakukan dalam empat tahap selama setahun agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Syarat Penerima Bantuan Sosial PKH 2025

Penerima harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemerintah melakukan pembaruan data secara berkala agar bantuan tepat sasaran.

Selain itu, penerima harus berasal dari keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga yang termasuk dalam kategori yang berhak menerima bantuan.

Kategori tersebut meliputi ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas.

Besaran Bantuan PKH 2025

Bantuan yang diberikan dalam program ini berbeda-beda tergantung kategori penerima. Ibu hamil dan anak usia dini mendapatkan nominal yang lebih besar.

Anak sekolah diberikan bantuan berdasarkan jenjang pendidikan mereka. Lansia dan penyandang disabilitas yang membutuhkan perawatan khusus juga mendapatkan dana tambahan.

Penyaluran bantuan dilakukan dalam empat tahap selama satu tahun dan ditransfer langsung ke rekening penerima.

Cara Mendapatkan Bantuan Sosial PKH 2025

Masyarakat yang ingin mendaftar harus memastikan sudah terdaftar dalam DTKS. Jika belum, pendaftaran bisa dilakukan melalui kantor desa atau kelurahan setempat.

Setelah data terverifikasi, survei dilakukan untuk memastikan calon penerima memenuhi syarat. Jika lolos, nama penerima akan masuk dalam daftar penerima manfaat.

Penerima bisa mengecek status mereka melalui aplikasi resmi yang disediakan pemerintah guna memastikan data yang benar dan pencairan dana yang lancar.

Pentingnya Transparansi dan Pengawasan

Pemerintah meningkatkan transparansi dan pengawasan dalam penyaluran dana bantuan. Penerima wajib memastikan anak tetap bersekolah dan melakukan pemeriksaan kesehatan.

Jika penerima manfaat tidak memenuhi kewajiban ini, bantuan bisa dihentikan atau dialihkan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan.

Pemerintah juga membuka kanal pengaduan bagi masyarakat yang menemukan penyimpangan dalam program ini.